BOLSEL, dutademokrasi.com— Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H Herson Mayulu SIP mulai mengambil sikap keras terhadap persoalan tapal batas wilayah yang kembali dipersoalkan oleh Bupati Kabupaten Bolmong Yasti Supredjo Mokoagow. Mempertahankan wilayah meskipun nyawa menjadi taruhannya.
Sikap kerasnya muncul ketika persoalan tapal batas ini digiring dalam persoalan politik yang mengusik pada pencalonan ke DPR-RI 2019 mendatang. Membuat propaganda ditengah masyarakat dengan memperhadapkan pada persoalan seakan Kabupaten Bolsel ‘merampok’ wilayah Kabupaten Bolmong.
“Yang menetapkan titik koordinat tapal batas adalah Kementerian berdasarkan Undang-Undang Pemekaran wilayah. Bukan saya Bupati yang menentukan. Saya belum menjabat butati, tapal batas ini sudah ditentukan pada pemerintahan bupati Bolmong Hj Marlina Moha Siahaan,” kata Bupati Bolsel H Herson Mayulu SIP, Senin (23/4/2018).
Dalam perkara ini, Bupati Bolsel H Herson Mayulu SIP menjelaskan rekomendasi titik koordinat batas wilayah Kabupaten Bolsel dan Kabupaten Bolmong dikeluarkan oleh Bupati Bolmong pada saat itu Hj Marlina Moha Siahaan. Saat ini, dalam kepemimpinan Bupati Yasti Supredjo Mokoagow, ingin mengambil kembali batas wilayah yang sudah diserahkan tersebut.
“Saya dikata merampok, saya dibilang mengambil wilayah Bolmong. Jadi pertanyaan, saya yang merampok atau Ibu yang durhaka terhadap anaknya,” kilah Bupati Bolsel H Herson Mayulu SIP.
Persoalan yang sangat krusial diperhadapkan pada dua wilayah ini dapat menyebabkan perpecahan kekeluargaan ditengah masyarakat Bolaang Mongondow Raya. “Warga Bolsel adalah bagian dari Warga Bolaang Mongondow Raya. Anak dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Hak-hak yang sudah diberikan diminta kembali oleh bupati sekarang yang tidak memiliki peran dapa pemekaran lalu. Dimana Yasti Supredjo pada pemekaran BMR lalu,” jelas Bupati Bolsel.
Kini Bolsel-Bolmong dibuat bersengketa tapal batas yang bagi Bolsel tidak bermasalah, berdampak pada hubungan kekeluargaan kedua wilayah ini. “Rakyatku, kita adalah bagian dari masyarakat BMR. Hubungan persaudaraan, kekeluargaan jangan sampai putus hanya karena persoalan tapal batas ini. Kita semua memiliki ikatan persaudaraan, hanya batas administrasi wilayah saja yang membatasi kita. Initinya kita adalah keluarga,” ungkap bupati. (cp)
