BOLMUT,dutademokrasi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Kelautan Dan Perikanan dinilai tidak mampu melakukan pengawasan.
“Ilegal fishing ini sudah sangat mengkwatirkan di Kabupaten Bolmut, namun pihak DKP Sulut terkesan tidur dan membiarkan para pelaku bom ikan menjalankan aktifitasnya diwilayah perbatasan antara Sulut dan Gorontalo ini,”kata Wakil Ketua I DPRD Bolmut, Drs Salim Bin Abdullah kepada dutademokrasi.com, Senin (07/06/2021).
Politisi PPP itu pun mengungkapkan bahwa secara lembaga pihaknya telah mendapatkan informasi dari DKP Bolmut bahwa telah menyampaikan hal ini ke DKP Provinsi Sulut.
“Sangat disayangkan sampai detik ini tidak ada tindak lanjut keluhan itu dari pihak DKP Sulut. Apalagi informasi yang saya dapatkan para pelaku ini berasal dari wilayah luar Provinsi Sulut,”ungkapnya.
Salim pun menjelaskan, seharusnya tugas dan fungsi pengawasan diperairan Sulut menjadi perhatian khusus, karena apabila dibiarkan terus menerus akan berdampak sangat besar. Padahal kita ketahui bersama Pemprov Sulut sendiri lagi bersemangat meningkatkan produksi perikanan.
Dia pun menyarankan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk mencopot Kadis DKP Sulut.
“Kalau tidak mampu menjalankan amanah sebagai Kepala DKP Sulut mending dicopot saja dari jabatannya. Karena apabila dibiarkan terus menerus kasihan rakyat Bolmut yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Begitupun dengan terumbu karang akan mengalami kerusakan yang sangat siknifikan,”tegas SBA sapaan akrab Wakil Ketua I DPRD Bolmut tersebut.
(Jaya)
Dalam hal ini smoga Pemda Bolmut bisa mendorong ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat di bentuk satu UPT stasiun PDSKP atau minimal Pos pengawasan PSDKP (pengawasan sumber daya kelautan perikanan) di wilayah Bolmut yg merupakan daerah pesisir yg berbatasan dengan provinsi gorontalo. Agar Bolmut bisa memiliki lembaga yang fokus untuk menangani segala bentuk pelanggaran yang ada di laut Bolmut, mengingat daerah2 tangga suda memiliki satuan Pos/stasiun PSDKP.