BOLMUT, dutademokrasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), resmi menggelar Paripurna penetapan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Jumat (12/08/2022).
Rapat Paripurna penyampaian laporan Banggar itu dipimpin oleh Ketua Frangky Chendra dan ditemani dua pimpinan lainnya. Yakni, Drs Salim Bin Abdullah dan Saiful Ambarak.
Dimana dalam Rapat yang dihadiri Bupati Drs Depri Pontoh dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Banggar DPRD Bolmut melalui juru bicara Mohammad Abdul Rafiq Pangau, memberikan penekanan khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar
mengalokasikan anggaran lebih besar terhadap sektor pertanian dan perikanan.
“Terutama ketersediaan pupuk dan obat-obatan, serta peralatan alat tangkap ikan bagi nelayan,” ujar Donny Pangau sapaan akrab Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bolmut tersebut.
Selain itu, Donny pun mengungkap soal empat catatan prioritas kesepakatan antara Banggar dan TAPD yang diyakini akan mewujudkan tema pembangunan daerah.
“Pertama, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran; Kedua, meningkatkan daya saing produk lokal; Ketiga, meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia; Keempat, akselerasi implementasi reformasi birokrasi,” jelas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Rafiq mengungkap dalam pembahasan, Banggar menemukan adanya belanja daerah yang lebih besar dari pendapatan daerah.
“Melebihi 2,3%, dan untuk meminimalisir defisit anggaran tahun 2023, Banggar meminta kepada TAPD untuk melakukan rasionalisasi belanja-belanja dari beberapa kegiatan di masing-masing SKPD, dengan memprioritaskan belanja Publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap pria akrab disapa Donny Pangau.
Diketahui, setelah mendengarkan hasil laporan pembahasan Banggar terhadap rancangan KUA-PPAS tahun 2023. DPRD Bolmut dipimpin Frangky Chendra mengambil keputusan menerima dan menyetujui, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Bupati dan pimpinan DPRD Bolmut.
(Adve/Jaya)
ml6ca4