BOLSEL, dutademokrasi.com – Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru,S.Pt, Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Derah Bolsel, bertempat diruang paripurna, Senin, (11/10/2019).
Sidang paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Arifin Olii yang dihadiri para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, para pimpinan OPD, Camat serta para kepala desa.
Menurut Iskandar saat membacakan nota keuangan Ranperda APBD Tahun anggaran 2020 di rapat Paripurna DPRD mengatakan, ditengah keterbatasan anggaran tapi kita masih bisa melaksanakan program daerah selama tiga (tiga tahun terahir yang merupakan penjabaran visi misi pemerintah daerah yaitu terwujudnya kabupaten bolaang mongondow selatan yang Religius, berbudaya, maju dan sejahtera.
“Pembangunan ekonomi terus menunjukkan pencapaian yang semakin membaik. Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka 6.25 pada tahub 2017 naik menjadi 6.40 persen. Dan presentase penduduk miskin turun memjadi 12.93 persen tahun 2019. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang naik dari angka 64.05 persen menjadi 63.30 persen di tahun 2019,” ujar Iskandar
Setelah melalui tahapan pembahasan intensif antara tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah, maka dihasilkan beberapa kesepakatan yang menjadi isu strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD Bolsel tahun anggaran 2020. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dan merupakan tindak lanjut atas penetapan KUA-PPAS sementara tahun 2020 yang telah disepakati bersama.
“Untuk struktur APBD Bolsel tahun anggaran 2020 yakni, pendapatan pada rancangan APBD tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 651,2 milar. Belanja sebesar Rp 661,2 miliar dan pembiayaan sebesar Rp10 miliar,”. Kata iskandar.
Selain itu target PAD sebesar Rp16,4 Miliar. Langkah untuk meningkatkan pendapatan dari pos pendapatan asli daerah terus dilakukan melalui intensifikasi untuk melampaui target PAD. Dana perimbangan tetap menjadi sumber pendapatan terbesar yaitu Rp522,9 miliar, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 16,2 miliar yang mengalami penurunan disebabkan bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran ekspiditasi (royalti) turun menjadi Rp 5,8 miliar.
dengan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif dan terarah. Selain itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pembangunan yang berkualitas menjadi tema dan fokus dalam penyusunan Ranperda tahun anggaran 2020.
“Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian realisasi penerimaan dana bagi hasil SDA Minerba Bolsel lima tahun terakhir, termasuk penerimaan PNBP minerba pada tahun 2019 yang belum dibagihasilkan. Dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp374,1 miliar termasuk DAU tambahan yang dialokasikan untuk pemenuhan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PSK) sebesar Rp3,8 miliar. Dana alokasi khusus (DAK) naik menjadi sebesar Rp132,5 miliar termasuk didalamnya DAK reguler bidang jasa sebesar Rp25 miliar dan DAK reguler bidang kesehatan dan KB yang mencapai lebi dari Rp45 miliar,”
Selain itu pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp111,9 Miliar yang terdiri dari, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 8,3 miliar, dana bagi hasil dari provinsi sebesa Rp12, 7 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus yang diperoleh dari dana insentif daerah (DID) sebesar Rp19 miliar lebih dan pendapatan lainnya yaitu dana desa yang naik menjadi sebesar Rp71,6 miliar yang tetap diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Belanja dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 661,2 miliar dan dialokasikan untuk memenuhi mandatory spending yang wajib dianggarkan oleh daerah dalam APBD sesuai amanat undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi daerah,” tutur iskandar.
(Rudi)