BOLSEL, dutademokrasi.com— 14 Poin Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama dengan PT Jaya Resourses Bolaang Mongondow (JRBM) belum terakomodir hingga saat ini. Hal tersebut menuai protes dari LSM LP3T Bolsel. Pasalnya selang 2012, sejak ditandatangani bersama melalui MoU belum ada tindak lanjut yang jelas.
Ketua LSM LP3T Olan Talib mengatakan pembagian royalty pihak perusahaan juga belum terealisasi hingga saat ini. “Terkait dengan pembagian royalti dan juga 14poin kesepkatan tidak ada kejelsan,” Kata Olan.
Dirinya berharap ada keterbukaan dari pihak Perusahaan PT JRBM maupun pihak pemerintah daerah dalam persoalan royalty yang nantinya akan diterima oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. “Berdasarkan hukum, kesepakan dengan JRBM yang tertuang dalam MOU ada 14poin yang diakta notariskn. Pihak PT JRBM telah melangar kesepakatan yang ada,” ungkap Ketua LSM LP3T Kamis (29/12/2016).
Terkait dengan 14 poin tersebut, LSM LP3T akan mengadvokasi warga lingkar tambang untuk menindak lanjuti melalui desakan kepada DPRD Bolsel agar bersama-sama dengan warga dalam memperjuangkan hak yang sudah disepakati bersama tersebut.
“Kami akan mengadvokasi warga lingkar tambang meminta kepada DPRD BOLSEL untuk turun sama-sama megusir korporasi asing ini apabila belum juga merealisasikan tangung jawab untuk tahun 2016 ini terutama 14 poin yang menjadi kesepkatan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, dari pihak PT JRBM melalui humas Kisman Paputungan saat dikonfirmasi mengatakan pihak Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Royalty terhadap daerah-daerah yang masuk dalam kawasan pertambangan termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. “Itu dulu yyang dipenuhi oleh pihak perusahaan pada saat melakukan operasi di wilayah. Setiap tahunnya itu selalu dipenuhi, namun melalui Pemerintah Pusat. Nanti dari Pusat yang akan membagikan kepada daerah-daerah penerima Royalty tersebut,” terang Kisman.
Soal 14 poin kesepakatan bersama, Kisman menambahkan sudah mulai jalan. “Ada beberapa pembangunan di desa-desa lingkar tambang yang sudah jalan. Dan hampir rata-rata sementara Kami kerjakan,” tutur Kisman saat dihubungi via telepon genggamnya. (firman)
